TANJAB TIMUR – Kabupaten Tanjab Timur mulai mematangkan langkah untuk menjadi pusat industri hilirisasi kelapa terpadu di Provinsi Jambi. Upaya tersebut mendapat dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mendorong rencana pembangunan kawasan industri kelapa di daerah itu masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Keseriusan tersebut ditandai dengan digelarnya Forum Strategis dan Focus Solution (FGS) Percepatan Hilirisasi Kelapa Terpadu Kabupaten Tanjab Timur Menuju PSN, di Aula Utama Rumah Dinas Bupati Tanjabtim, Rabu 18 November 2026, siang.
Kegiatan ini menghadirkan Staf Khusus Bappenas sekaligus Ketua Satgas Hilirisasi Kelapa, Sukmo Harsono, SE., MM, Tenaga Ahli Menteri PPN/Bappenas Prof. Bayu Dwi Aprinugroho, serta Ketua Umum Roemah Kelapa Indonesia (RoeKI), Galih Batara Muda. Sejumlah investor, perusahaan industri, akademisi, lembaga penelitian dan organisasi petani kelapa juga turut dilibatkan.
Bupati Tanjab Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, mengatakan pengembangan hilirisasi kelapa dalam merupakan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih, Tanjabtim memiliki potensi perkebunan kelapa yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah.
Dillah menegaskan, pemerintah daerah siap memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Tanjabtim. Bahkan, pihaknya berkomitmen memberikan karpet merah bagi dunia usaha yang bersedia membangun industri pengolahan kelapa di daerah tersebut.
“Kami akan memberikan karpet merah bagi investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Tanjabtim. Hilirisasi kelapa dalam ini sejalan dengan program strategis nasional Presiden Pak Prabowo,” tegasnya.
Menurut Dillah, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi, kawasan industri diarahkan berada di sekitar Pelabuhan Samudera Muara Sabak dan Pelabuhan Ujung Jabung. Melalui kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersama RoeKI, kawasan tersebut diharapkan menjadi titik awal pengembangan industri hilirisasi kelapa terpadu.
Sementara itu, Sukmo Harsono menjelaskan, Bappenas telah menyusun peta jalan hilirisasi kelapa sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan program tersebut.
Ia menegaskan, pemerintah mendorong investor yang ingin mengambil bahan baku kelapa dari Indonesia agar turut membangun fasilitas industri pengolahan di dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari produk turunannya.
“Pemerintah akan membantu mencarikan lahan di kawasan industri kelapa terpadu bagi investor yang ingin membangun perusahaan di Indonesia. Kami juga akan mendorong agar kawasan tersebut menjadi PSN sehingga mendapatkan berbagai macam kemudahan,” ungkap Sukmo.
Selain pengembangan industri pengolahan, Bappenas juga mendorong pemanfaatan sabut kelapa untuk mendukung program gentengnisasi. Kepala daerah diharapkan dapat membentuk sentra-sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memproduksi genteng berbahan sabut kelapa.
Menurut Sukmo, produk tersebut memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari biaya produksi yang lebih murah, bobot lebih ringan hingga daya tahan yang baik. Pemanfaatan sabut kelapa juga dinilai dapat mengurangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pengerukan tanah untuk bahan baku genteng konvensional.
“Alam tidak menjadi rusak karena tidak lagi harus mengeruk tanah, tetapi kita memanfaatkan seluruh hasil dari kelapa,” jelasnya.
Sukmo mengaku menyambut baik dukungan Bupati Tanjabtim terhadap gagasan tersebut. Bappenas, kata dia, akan berupaya mendorong rencana pengembangan kawasan industri kelapa terpadu agar dapat direalisasikan.
Ketua Umum RoeKI, Galih Batara Muda, menambahkan, rencana pembangunan industri kelapa di Tanjabtim telah memperoleh dukungan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga Bappenas. Menurutnya, daerah tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu titik pertumbuhan industri kelapa di Indonesia.
Namun, tahapan awal yang harus segera diselesaikan adalah kepastian lokasi pembangunan kawasan industri. Pemerintah daerah diharapkan berani menetapkan lahan yang akan disiapkan sehingga dapat segera ditawarkan kepada calon investor.
“Ini sebetulnya mengajak pemerintah punya keberanian, lokus mana yang akan dijadikan tempat dibangunnya industri kelapa. Setelah itu kita sampaikan kepada investor bahwa lahannya siap, kemudian datangkan alatnya,” kata Galih.
Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, RoeKI bersama kalangan akademisi juga akan melakukan pemetaan potensi kelapa di sejumlah wilayah Tanjabtim. Empat mahasiswa IPB University direncanakan turun ke empat kecamatan, termasuk Nipah Panjang, dengan dibagi menjadi dua kelompok.
“Hasil peninjauan lapangan tersebut akan dikumpulkan dan dibawa ke Jakarta sebagai bahan penyusunan roadmap awal pengembangan industri kelapa terpadu di Kabupaten Tanjabtim sebagai dasar untuk menentukan potensi, kebutuhan serta langkah konkret percepatan investasi hilirisasi kelapa,” tandasnya. (Hi)

















Discussion about this post